Bupati Fahmi Sambut Kedatangan BPKP Kaltim, Paparkan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral
TANA PASER – Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, menyambut kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur, Edy Suharto, beserta jajarannya, di Kantor Bupati Paser, Rabu (16/7/2025).
Kehadiran BPKP ini dalam rangka untuk memaparkan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran sektoral tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Paser, hal ini merupakan sebuah langkah penting dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk mendiskusikan rekomendasi dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh BPKP, yang berfokus pada kualitas dan efektivitas perencanaan serta postur anggaran pembangunan daerah.
Dalam paparannya, Kepala BPKP Kaltim Edy Suharto mengatakan, evaluasi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai perencanaan dan postur anggaran program pembangunan daerah sektoral.
“Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah secara keseluruhan,” kata Edy.
Lebih lanjut, Edy menambahkan, evaluasi ini juga untuk mengukur kualitas konvergensi antara perencanaan dan penganggaran sektoral pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan adanya sinergi dan keselarasan dalam alokasi sumber daya.
Tak hanya itu, BPKP juga berupaya mengidentifikasi potensi ketidakefektifan dan inefisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran sektoral, serta menilai potensi ketidakefektifan dan inefisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran sektoral.
“Selain itu juga untuk menilai permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sektoral, serta memberikan rekomendasi perbaikan,” ujarnya.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Paser untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan, baik dari BPK maupun BPKP.
Menurutnya, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
“Dari beberapa rekomendasi yang sudah kami terima ini telah mendapat perhatian dari Pak Bupati dan sudah diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait, untuk diperbaiki,” jelas Katsul.
