Pemkab Paser Jalin Koordinasi dengan Kemenaker RI, Dorong Peningkatan SDM Melalui Pelatihan Vokasi
JAKARTA – Dalam upaya mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing sesuai visi pembangunan daerah “Paser TUNTAS”, Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus menjalin koordinasi strategis dengan pemerintah pusat.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui audiensi bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, Rabu (2/7/2025), di Jakarta.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Paser, Rizki Noviar bersama jajarannya diterima langsung oleh Direktur Bina Produktivitas, M. Ali Hapsah. Dalam pertemuan tersebut, Disnakertrans menyampaikan berbagai program dan kebutuhan daerah terkait pengembangan SDM, khususnya untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Paser.
“Alhamdulillah kami sudah diterima langsung oleh Pak Direktur. Kami membahas bagaimana pengembangan SDM di Kabupaten Paser, yang ujungnya adalah penurunan tingkat pengangguran,” ujar Rizki.
Ia menambahkan, salah satu fokus utama adalah optimalisasi workshop milik BLK (Balai Latihan Kerja) Paser untuk pelatihan berbasis potensi daerah. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi lulusan SMA atau sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, agar mereka tetap memiliki keterampilan dan peluang kerja yang memadai.
“Ini menjadi tanggung jawab besar bagi kami, bagaimana para lulusan SMA yang tidak kuliah tetap bisa mengakses pelatihan dan akhirnya memperoleh pekerjaan. Ini juga sejalan dengan komitmen Bapak Bupati Paser dalam menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizki menjelaskan bahwa pelatihan yang disiapkan oleh Disnakertrans tidak hanya terbatas bagi lulusan SMA dan sederajat saja. Masyarakat umum yang memiliki KTP Kabupaten Paser juga dapat mengikuti pelatihan, tanpa batas usia minimal 17 tahun dihitung setelah lulus sekolah.
“Jadi, pelatihan ini tidak eksklusif untuk lulusan SMA saja. Sepanjang dia ber-KTP Paser dan sudah tidak sekolah lagi, maka masyarakat umum pun bisa mengikuti pelatihan. Ini bagian dari komitmen kami memperluas akses keterampilan kerja,” tegas Rizki.
Untuk merealisasikan program tersebut, Disnakertrans Paser aktif menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk unit pelaksana teknis (UPT) Kemenaker seperti Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Bekasi, Bandung, Makassar, Semarang, dan Medan. Tujuannya adalah untuk menggali peluang pelatihan, serta memperkuat kapasitas pelatihan lokal melalui dukungan peralatan dan sumber daya.
Saat ini, BLK Paser telah memiliki tiga instruktur bersertifikasi yang siap menjalankan pelatihan. Disnakertrans pun telah mengajukan proposal permohonan bantuan peralatan kepada Kemenaker, dengan harapan agar workshop yang sudah tersedia dapat segera difungsikan secara optimal.
“Kami berharap proposal kami bisa diakomodasi, karena kami sudah memenuhi syarat minimal, yaitu memiliki instruktur. Tinggal bagaimana sarana pelatihan bisa dilengkapi agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” terang Rizki.
Ia juga menekankan pentingnya diskusi terarah antara pemerintah daerah dan kementerian untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil pasar kerja dan potensi unggulan Kabupaten Paser.
“Pelatihan harus dirancang sesuai dengan potensi daerah. Maka perlu ada diskusi berkelanjutan untuk menyelaraskan program pusat dan daerah,” tutup Rizki.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Kabupaten Paser dalam mendorong pembangunan SDM sebagai pondasi kemajuan daerah yang berkelanjutan, sejalan dengan program prioritas “Paser TUNTAS”.
