Bupati Fahmi Ikuti Rakor Pencabutan PPKM Secara Virtual
TANA PASER, MCKabPaser – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual di Ruang Command Center, Senin (02/01/2022).
Hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Katsul Wijaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Romif Erwinadi, Kepala Dinas Kesehatan dr. I Dewa Made Sudarsana dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerdah (BPBP) Ruslan.
Sementara pembicara dari pusat yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, hampir tiga tahun sejak pandemi COVID-19, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
“Penghentian kebijakan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan diantaranya situasi pandemi COVID-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat,”ucapnya.
Luhut juga menegaskan meski kebijakan ini dihentikan, namun harus tetap waspada karena pandemi belum sepenuhnya berakhir.
“Monitoring terhadap kasus harus tetap dilaksanakan dan vaksinasi booster harus tetap didorong,” tegas luhut
Sementara Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya mengatakan saat ini ada pencabutan peraturan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada masa transisi menuju endemi.
Dari arahan itu Katsul menjelaskan keberadaan Satgas di Kabupaten tetap ada, hanya saat ini lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk partisipasi mereka dalam melakukan pencegahan terkait Covid-19.
“Saat ini kondisi Covid-19 di Kabupaten Paser telah aman, namun tidak tahu jika ada varian baru, untuk itu keberadaan satgas covid harus tetap eksis,” kata Katsul
Arahan lain dari Kemendagri RI kata Katsul ialah Pemerintah Daerah untuk berperan aktif tetap menggerakkan ekonomi dalam rangka membantu masyarakat memulihkan perekonomian dengan cara memperkuat sinergi untuk penangangan inflasi di daerah.
“Hal ini akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait,” kata Katsul.
Penulis : Adhitia, Editor : Rizal