Soroti Dua Area Intervensi KPK, Bupati Fahmi Minta Penambahan Formasi Auditor
BALIKPAPAN – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2025, di Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
“Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dibutuhkan perhatian serius dan komitmen bersama, dimulai dari kepala daerah hingga seluruh jajaran, khususnya dalam melaksanakan intervensi KPK,” ujar Fahmi.
Menurutnya, dari delapan area intervensi KPK, ada dua area yang menjadi perhatian serius Pemkab Paser. Pertama, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Saat ini jumlah APIP di Kabupaten Paser hanya 45 orang, padahal idealnya dibutuhkan 120 orang untuk mengoptimalkan pengawasan internal, terutama di bidang keuangan.
“Dengan jumlah yang ada sekarang, beban kerja mereka luar biasa berat. Kami masih membutuhkan 75 petugas tambahan agar pengawasan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dapat berjalan lebih baik,” tegas Fahmi.
Ia pun meminta dukungan KPK untuk menyuarakan kebutuhan tersebut kepada Kementerian PAN-RB dan BKN. “Beberapa kali kami mengusulkan formasi CPNS untuk auditor, tetapi selalu ditolak. Ini di luar kewenangan kami, sehingga kami berharap KPK dapat bersinergi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN,” imbuhnya.
Area kedua yang disoroti Fahmi adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya terkait sertifikasi lahan yang memerlukan koordinasi dengan ATR/BPN. Pemkab Paser sejauh ini telah menyelesaikan sekitar 710 sertifikat, namun masih ada 1.068 bidang tanah lagi yang belum tersertifikasi.
“Kami ingin mempercepat penyelesaian pendataan dan sertifikasi lahan untuk pengamanan aset daerah. Namun kewenangan ada pada ATR/BPN. Apalagi setelah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dihapus, kami khawatir ini akan menghambat proses sertifikasi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Setyo Budianto, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk optimalisasi peran inspektorat daerah dan pemanfaatan layanan publik berbasis digital.
Bupati Fahmi menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas birokrasi di Kabupaten Paser.
Rakor ini dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur serta perangkat daerah terkait. Dari Kabupaten Paser, hadir Sekretaris Daerah Katsul Wijaya, Ketua DPRD Hendra Wahyudi, Inspektur Inspektorat Dharni Haryati, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nur Asni.
