Pemda Paser anggarkan Rp26 Miliar untuk penanganan stunting

Tana Paser – Pemerintah Daerah Kabupaten Paser telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26 Miliar untuk penanganan stunting pada tahun 2024.

“Dalam rencana kerja Pemda Paser tahun 2024, telah dialokasikan Rp 26 miliar lebih untuk aksi konvergensi stunting yang terbagi pada 10 perangkat daerah,” kata Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Paser, Amir Faisol, Senin (30/10).

Amir merinci anggaran tersebut antara lain untuk Dinas Kesehatan sebanyak Rp3 Miliar, Dinas P2KBP3A dengan alokasi anggaran Rp590 juta lebih, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak Rp12 Miliar.

Selanjutnya untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dialokasikan anggaran Rp2,3 miliar lebih, Dinas Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran Rp2,3 miliar lebih, dan Dinas SOsial dengan alokasi anggaran Rp561 juta lebih.

“Untuk Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran Rp1,1 miliar lebih, Disdikbud dengan alokasi anggaran Rp2,5 miliar lebih, Diskominfostaper dengan alokasi anggaran Rp188 juta lebih, dan Bappedalitbang dengan alokasi anggaran Rp438 juta,” terang Amir.

Pemda Paser sebelumnya telah menggelar rembuk Stunting peningkatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forkopimda Paser, DPRD Kabupaten Paser, kepala OPD, TPPS Kecamatan se-Kabupaten Paser, perusahaan swasta, akademisi, organisasi dan LSM.

Rembuk stunting, kata Amir, merupakan kegiatan untuk konvergensi penurunan stunting di daerah.

“Pada kegiatan itu ditetapkan untuk mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran penurunan stunting agar lebih sistematis, terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kata Amir, rembuk stunting merupakan implementasi dari salah satu delapan aksi penangangan stunting yakni tahapan analisis situasi dan perencanaan kegiatan.

“Melalui kegiatan rembuk stunting yang terintegrasi dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran, diharapkan terbangun proses konfirmasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor sebagai wujud nyata komitmen pimpinan daerah untuk penurunan stunting,” kata Amir.

Pewarta: Hutja, Editor: Ropi’i

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *