Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Presiden Prabowo: Pentingnya Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Pancasila
TANA PASER – Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara daring, didampingi Sekretaris Daerah Kabupasten Paser, Katsul Wijaya dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser, Rusdiansyah, di Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Senin (30/12/2024).
Musrenbangnas tersebut digelar untuk menyusun Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang mana RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, yang menargetkan penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Modal Manusia, dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indoensia (RI), Prabowo Subianto, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan ekonomi berdasarkan ekonomi Pancasila, yang menggabungkan sistem pasar bebas dan perencanaan ekonomi.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa filosofi pembangunan Indonesia berbeda dengan paham neoliberal yang menolak perencanaan pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengayomi, memimpin, dan mengelola perekonomian.
“Tujuan utama pembangunan, berdasarkan Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk swasembada pangan dan energi sebagai dasar kedaulatan,” kata Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya mengatasi rasa rendah diri dan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Dirinya menegaskan komitmen untuk pemerintahan yang bersih, menghentikan kebocoran, dan menindak tegas pelanggaran hukum, termasuk penyelundupan dan korupsi.
Selain itu, Prabowo juga meminta kerja sama semua pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Prabowo juga mengingatkan pentingnya realisme dan konkrit dalam perencanaan, serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang menantang namun perlu diperjuangkan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran gubernur dan bupati dalam pembangunan daerah dan mengingatkan mengenai pentingnya pengelolaan dana dengan baik serta penghilangan budaya mark up dan korupsi.
“Dalam hal ini dipelukan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional,” ujarnya.