Secara Virtual Bupati Paser Ikuti Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 -2024
TANA PASER, MCKabPaser – Bupati Paser dr Fahmi Fadli mengikuti aksi pencegahan korupsi tahun 2023 -2024 secara virtual di ruang kerja Bupati Paser, Komplek Perkantoran kilometer 5, pada Selasa (20/12/2022).
Pada kegiatan ini Bupati Paser didampingi oleh Kepala Bapeddalitbang Paser Isnaini, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Djoko Bawono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Toto Ifrianato, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ir. Hasanuddin, serta perwakilan perangkat daerah
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024
Aksi peluncuran ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5) yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional PK.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan terdapat pada aksi ini melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota,
“Seluruh elemen kita libatan terkait aksi pencegahan korupsi ini, “Ujar Firli melalui Via Zoom.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga memaparkan ada 15 aksi pencegahan korupsi yakni:
- Percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta
- Pengendalian ekspor impor
- Peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan untuk perizinan pengadaan barang/jasa
- Perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan
- Percepatan proses digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha
- Penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa
- Peningkatan efektifitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
- Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sub-sektor mineral dan batubara (minerba)
- Penataan aset pusat
- Penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi
- Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
- Penguatan aparat pengawasan interen pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah
- Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana
- Optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa
- Penguatan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara
Firli juga mengutarakan hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi guna meningkatakan perekonomian
“Saya akan sidak langsung, target KPK bahwa keberadaan pelabuhan menjamin distrubusi logistik, meningkatkan pendapatan daerah apalagi PNBP,” Ujar Firli.
Penulis : Rizki