Pemkab Paser Luncurkan Roda Pangan untuk Tekan Ketimpangan Harga di Desa
Tana Paser – Pemerintah Kabupaten Paser meluncurkan program Revitalisasi Outlet Desa Melalui Akselerasi Pangan atau RODA PANGAN sebagai upaya memperluas akses masyarakat desa terhadap bahan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau, di ruang rapat Sadurengas, Senin (07/09/2026)
Bupati Paser dalam sambutannya, menyebut RODA PANGAN merupakan bagian dari visi Paser Tuntas, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan daerah.
“Ketahanan pangan adalah fondasi pembangunan berkelanjutan. Pangan yang cukup harus diiringi akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, beragam, dan terjangkau,” ujar Bupati.
Kabupaten Paser memiliki 10 kecamatan, 139 desa, dan 5 kelurahan dengan penduduk 303.424 jiwa dan luas 11.603,94 km². Kondisi geografis yang luas dan sebaran permukiman tidak merata menjadi tantangan dalam pemerataan distribusi pangan, terutama di wilayah pedesaan.
Meski perekonomian Paser masih bertumpu pada sektor pertambangan, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB naik dari 10,43 persen menjadi 12,48 persen.
Berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas atau FSVA 2025, terdapat 6 desa zona rentan rawan pangan. Desa Rantau Layung dan Keladen masuk Prioritas 1 atau sangat rentan. Sementara Rantau Buta, Labuangkallo, Selengot, dan Kayungo Sari masuk Prioritas 2 atau rentan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser M. Arfah menjelaskan, RODA PANGAN merupakan inovasi proyek perubahan yang dibangun melalui kemitraan Pemkab Paser, Perum BULOG, dan pelaku usaha desa. Program ini merevitalisasi kios desa menjadi outlet distributor bahan pangan dari Bulog.
“Gagasan ini berangkat dari persoalan harga pangan di desa yang masih mahal. Melalui RODA PANGAN kami memastikan bahan pangan sampai ke masyarakat dengan harga sesuai HET Bulog,” kata M. Arfah.
Dengan RODA PANGAN, harga pangan di desa diharapkan satu harga dengan di kecamatan. Program ini juga ditargetkan mengurangi jumlah desa rawan pangan dan nantinya diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Dinas Ketahanan Pangan juga akan mendorong monitoring distribusi pangan secara digital dan real-time dengan melibatkan staf desa dan pelaku usaha.
Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya ketersediaan pangan pokok di desa, berkurangnya ketimpangan akses dan harga, serta terwujudnya desa mandiri pangan.
Pewarta: Hutja, Editor: Ropi’i
