Bappedalitbang Paser Gelar Rakor Forum PKP 2024
Tana Paser, MCKabPaser – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser menggelar rapat Koordinasi Forum Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) terkait Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Paser Tahun 2024 di Ruang Simpepeda Bappedalitbang, Senin (7/8/2023).
Rapat Koordinasi Forum PKP dibuka oleh Kepala Bappedalitbang Isnaini yang dihadiri oleh Forum CSR, Pimpinan Bank BTN, Pimpinan Bank Kaltim Kaltara, Perwakilan Kantor Pertanahan, tim Program KOTAKU dan perwakilan Perangkat Daerah sebagai anggota Pokja PKP.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 653/Kep-116/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Kabupaten Paser, telah ditetapkan luasan kumuh perkotaan seluas 224,52 Ha yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan.
Indikator kekumuhan dapat dilihat yakni pada bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Adapun capaian pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 41,36 Ha (18,42%).
Kepala Bappedalitbang Isnaini Yanuardi mengatakan permasalahan permukiman kumuh merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah dengan adanya perkembangan kawasan perkotaan yang ditandai dengan semakin bertambahnya penduduk di kawasan perkotaan dan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah/kota.
“Tidak terkecuali bagi pemkab Paser untuk menciptakan dan menyediakan sarana, prasarana dan utilitas permukiman yang tepat, guna mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni,” Kata Isnaini.
Pemerintah sadar akan keterbatasan dalam menangani masalah permukiman kumuh, hal inilah yang menuntut pemerintah untuk melakukan sebuah penguatan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan banyak pihak seperti swasta, akademisi, masyarakat atau komunitas dan media massa untuk tujuan yang sama.
Isnaini berharap dengan adanya kolaborasi ini dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif diantaranya membantu meningkatkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kota yang layak huni bagi masyarakatnya serta meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara apa yang sudah berhasil dibangun.
“Masyarakat bisa berkontribusi seperti melalui perubahan perilaku, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau semuanya bisa hidup dengan tertib dan memperhatikan kesehatan, ini harusnya bisa mengurangi masalah kumuh,“ ujar Kepala Bappedalitbang tersebut.
Sementara itu Forum PKP menyepakati bahwa untuk rencana penanganan skala kawasan akan dilaksanakan secara bertahap dan sebagai Pilot Project penanganan pada tahun 2024 adalah di lokasi RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tanah Grogot.
Dengan penanganan skala kawasan, diharapkan kawasan tersebut dapat lebih tertata, memiliki wajah baru dengan peningkatan infrastruktur dan ada perubahan perilaku masyarakat sehingga kawasan tersebut terbebas dari kawasan kumuh, serta dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, membangun dan mengembangkan kawasan menuju nol kumuh melalui kolaborasi pentahelix.
Media Center