Percepat Penanganan Pasca Bencana Banjir di Paser, Bupati Fahmi Minta PD Responsif
TANA PASER, MCKabPaser – Guna mempercepat penanganan bencana banjir dan pasca banjir Pemerintah Kabupaten Paser melakukan rapat lanjutan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Asisten, Perangkat Daerah (PD) terkait dan sejumlah camat yang daerahnya terdampak banjir.
Bupati Paser dr. Fahmi Fadli dalam rapat tersebut mengatakan, saat ini yang harus segera ditangani adalah pasca bencana banjir, hal ini harus cepat dilakukan baik itu jangka pendek maupun jangka Panjang.
“Yang saat ini kita lakukan adalah penangan jangka pendek di mana penanganannya harus responsif,” kata Bupati Fahmi, di Ruang Rapat Sadurengas, Selasa (28/3/2023).
Akibat bencana ini terdapat beberapa permasalahan yang timbul di antaranya pertanian yang gagal panen, jalan putus akibat longsor, dan jembatan runtuh. Tiga hal ini perlu disikapi dalam waktu jangka pendek.
Untuk itu ia meminta kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam hal cadangan pangan yang ada di Pemerintah Daerah (Pemda) agar dihitung sebaik mungkin kebutuhannya.
“Apakah stok yang ada saat ini masih mencukupi sampai beberapa bulan ke depan untuk membantu masyarakat yang tadinya gagal panen akibat banjir dan masyarakat terdampak banjir,” ucapnya.
Selain itu Bupati Fahmi juga meminta kepada Dinas Sosial agar segera menghitung kembali kebutuhan yang akan diberikan seperti paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir untuk mengurangi beban ekonomi mereka.
Dalam hal akses penghubung hilir mudiknya masyarakat yang terdampak bencana, Fahmi meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang agar segera melakukan penanganan jalan putus akibat longsor dan beberapa jembatan runtuh.
Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada ini mengancam keselamatan warga yang dapat menimbulkan korban jiwa.
“Hal-hal inilah yang diperlukan penanganan cepat dengan segera, karena bagaimanapun juga masayarakat tentu mengandalkan Pemda,” ungkapnya.
Fahmi menyebutkan curah hujan saat ini tidak bisa diprediksi apakah bencan banjir ini akan berhenti atau berlanjut, untuk itu dirinya meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser harus selalu waspada.
Berdasarkan pengalaman yang lalu dapat dievaluasi apa saja kekurangannya dari segi sarana dan prasana dari BPBD baik itu perahu karet, life jaket, tenda dan lain sebagainya agar segera dihitung Kembali berapa kebutuhannya.
Tentang hal anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar itu, ia pun meminta kepada Asisten Administrasi Umum, apabila dana tersebut kurang dalam menghadapi kesiapsiagaan musibah berikutnya, dirinya meminta segera lakukan pergeseran anggaran di tahun ini.
“Karena penanganan bencana tidak bisa menunggu lama, kalau menunggu APBD Perubahan 2023 dikwatirkan keselamatan warga bisa terancam. Dan keselamatan warga negara itu adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.
Untuk itu Bupati Fahmi meminta kepada Ketua Kejaksaan Negeri Paser untuk membantu Pemerintah Kabupaten Paser dalam pendampingan dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana tersebut sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari.
Dijelaskan Fami, masalah banjir di Kabupaten Paser ini biasanya terjadi dalam kurun waktu lima tahunan akan tetapi dalam waktu satu tahun setengah bencana ini Kembali muncul, dikarenakan adanya perubahna iklim.
Diketahui intensitas curah hujan di Kabupaten Paser dalam beberapa minggu lalu hingga saat ini cukup tinggi.
“Untuk itu kita harus tetap selalu waspada karena cuaca tidak dapat diprediksi dan selalu mempersiapkan segala sesuatunya serta melengkapi kekurangan-kekurangan sarana prasarana yang sebelumnya tidak ada untuk segera diadakan,” tegasnya.
Untuk penangan jangka panjang Bupati minta kepada para Asisten serta Perangkat Daerah terkait agar menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di Kabupaten Paser setiap tahun pada rapat di provinsi nanti.
Dalam program strategis nasional seperti bendungan Lambakan dan bendungan Telake diharapkan bisa terealisasi, dalam pengerjaannya dibutuhkan dana yang besar jika menggunakan dana APBD tidaklah cukup.
“Jalan satu-satunya dalam upaya menangani banjir adalah denga dibangunnya bendungan Lambakan dan bendungan Telake yang sudah direncanakan sebelumnya dan terkendala beberapa hal sehingga bangunan tersebut ditunda,” jelas Fahmi.
Fahmi menambahkan penanganan jangka panjang lainnya yang perlu dipikirkan seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas BNPB di Jakarta beberapa waktu lalu, bahwa dikarenakan bencana banjir ini rutin setiap tahun dan kemungkinan pemetaan lokasinya sudah ada, maka yang dilakukan itu adalah relokasi dari lokasi rawan bencana tersebut.
Dengan dilakukannya rapat penangan ini diharapkan permasalahan tersebut menjadi perhatian serius dari para kepala perangkat daerah terkait dalam penanganan bencana banjir dan longsor.
“Jangan sampai ada keterlambatan penanganan sehingga dapat menimbulkan persepsi tidak baik dari masyarakat terhadap kinereja pemerintah daerah,” tandasnya.
Pada kesempatan itu Bupati Fahmi tak lupa mengucapkan terimakasih kepada kabupaten tetangga dan provinsi Kalimantan Timur atas bantuan yang diberikan.
“Dalam hal ini tentu yang harus menjadi garda terdepan dalam meberikan bantuan adalah Pemda,” tutupnya.