Tanggapi Keluhan Petani Dampak Anjloknya TBS, Pemkab Paser Gelar Rapat Bersama
TANA PASER, MCKabPaser – Menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan puluhan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Selasa, (17/5/2022) di Kantor Bupati Paser, Pemerintah Kabupaten Paser menggelar rapat bersama terkait harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang anjlok dan larangan ekspor CPO oleh pemerintah pusat.
Rapat yang digelar di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Rabu (18/5/2022) merupakan bentuk reaksi dan perhatian Pemkab Paser kepada petani sawit di Paser, dimaksudkan untuk meminta perlindungan kepada pemerintah agar segera mencabut dan meninjau kembali kebijakan moratorium larangan ekspor CPO dan produk turunannya.
Hal ini dikatakan Bupati Paser dr. Fahmi Fadli saat menemui massa aksi selasa kemarin, Pemkab Paser membuka pintu untuk berdialog bersama.
Bupati Fahmi mengatakan, masalah yang dialami petani kelapa sawit saat ini juga dirasakan Pemkab Paser.
Anjloknya TBS ini lanjut Bupati Fahmi, sangat berdampak kepada petani sawit di Paser dan mengakibatkan menurunnya perekonmian masyarakat.
Fahmi menjelaskan bahwa kebijakan ekspor cpo merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemkab Paser tidak bisa berbuat banyak.
“Dikarenakan itu kewenangan pusat, kita hanya bisa menyampaikan dan tuntutan yang sudah disamapaikn kemarin langsung kita teruskan ke Provinsi dan akan dilanjutkan ke pusat,” kata Bupati Fahmi.
Dari permasalahan lain, Bupati Fahmi mengaku petani melalui asosiasi yang lebih tau terkait solusi kemitraan dengan PKS tentang harga TBS dan sebagainya,yang sebenarnya ada pada Forum Petani Kelapa Sawit , Serikat Petani Kelapa Sawit dan APKASINDO.
“Pemkab Paser sangat setuju dibuat forum bersama yang didalamnya ada asosiasi dan perusahaan, untuk itu kita harus bersama, tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya.
Bupati Fahmi menambahkan, Dinas Perkebunan dan Peternakan segera membentuk forum bersama, dan selalu lakukan kunjungan ke PKS untuk kemitraan.
“Perkembangan dan kemakmuran petani merupakan program Paser MAS yang bermuara pada kesejahteraan,” pungkasnya.
Untuk mewujudkan itu kata dia, diperlukan dukungan infrastruktur, untuk itu pada tahun 2022, Pemkab Paser telah memprioritaskan pembanguan jalan dibeberapa titik yang menjadi penyebab sulitnya masyarakat mengeluarkan TBS.
Rapat diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya, perwakilan unsur Forkopimda, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Joko Bawono, APKASINDO,dan serikat petani. (Tim Media Center Diskomifostaper KAbupaten Paser)