Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Gunung Putar, Senator Sinta Rosma Yenti Dorong Penguatan Ekonomi Desa Menuju Indonesia Emas 2045
TANA PASER — Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) asal Kalimantan Timur, Senator Sinta Rosma Yenti, M.A., kembali turun ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Kali ini, kegiatan dipusatkan di Desa Gunung Putar, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, pada Jumat (19/6/2026).
Mengangkat tema besar “Penguatan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”, Senator Sinta menegaskan bahwa kemandirian ekonomi yang dimulai dari tingkat desa merupakan fondasi utama untuk mewujudkan visi besar bangsa di usia satu abad nanti.
Dalam pemaparannya di hadapan tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa, Sinta menjelaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila—khususnya keadilan sosial—harus diimplementasikan dalam bentuk pemerataan ekonomi. Menurutnya, Indonesia tidak akan bisa mencapai puncak kejayaannya pada tahun 2045 jika perekonomian di tingkat pedesaan masih tertinggal.
“Indonesia Emas 2045 bukan sekedar mimpi tentang kemajuan teknologi di kota-kota besar, melainkan tentang bagaimana ketahanan pangan dan ekonomi kreatif di desa seperti Gunung Putar ini bisa mandiri dan berdaya saing,” ujar Sinta.
Lebih lanjut, Senator yang dikenal vokal memperjuangkan aspirasi daerah ini mengajak seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Long Kali untuk memaksimalkan potensi lokal, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun UMKM. Pemanfaatan teknologi digital dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat perputaran ekonomi warga.
Kegiatan Sosialisasi MPR RI ini berlangsung interaktif. Warga memanfaatkan momentum tersebut untuk berdialog langsung dan menyampaikan sejumlah aspirasi terkait infrastruktur penunjang ekonomi di wilayah hulu Kabupaten Paser. Menanggapi hal tersebut, Sinta berkomitmen untuk membawa dan mengawal aspirasi warga Long Kali ke tingkat pusat demi percepatan pembangunan daerah.
