Rakorda Diskominfo se-Kaltim Perkuat Koordinasi untuk Layanan Ekosistem Digital Berkualitas

Samarinda.- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Daerah Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan tema Integrasi Layanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Se-kalimantan Timur’ di hotel Mercure Kota Samarinda, Rabu (23/04/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang membuka Rakorda tersebut mengatakan , tema integrasi yang diusung tahun ini bukan sekadar persoalan teknis penggabungan aplikasi, melainkan pembangunan ekosistem digital yang utuh, mulai dari komitmen pimpinan hingga pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan. 

“Kita bicara integrasi ini bukan hal baru, tapi kita belum sepenuhnya mewujudkannya. Jangan sampai kita punya banyak aplikasi, tapi tidak saling bicara (terintegrasi). Persoalannya adalah komitmen kita untuk merawat dan mengoptimalkan perangkat tersebut sebagai wadah satu data,” katanya.

Menurut Sri, integrasi data yang mumpuni mampu menyajikan informasi real-time bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, data kemiskinan yang akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya dapat diakses dengan cepat melalui dashboard tanpa harus mencari manual melalui mesin pencari.

Kemudahan akses data ini juga krusial bagi efisiensi anggaran. “Jika Dinas Pertanian ingin memberi bantuan, mereka tidak perlu lagi melakukan sensus parsial. Idealnya, data kelompok tani miskin sudah tersedia dan terintegrasi,” ucapnya.

Lanjut Sri, seiring dengan penguatan ekosistem digital, isu keamanan siber (cyber security) juga menjadi perhatian serius. 

Saat ini Kaltim terus berupaya memitigasi risiko kebocoran data yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Selain teknis, tantangan besar lainnya adalah literasi digital masyarakat. Mengacu pada kejadian demonstrasi di depan kantor gubernur baru-baru ini, Pemprov menyoroti betapa mudahnya narasi negatif dan video potongan viral di media sosial tanpa verifikasi fakta.

Sri Wahyuni menyoroti fenomena banyaknya aplikasi di lingkungan pemerintah daerah yang seringkali dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat atau proyek perubahan, namun tidak berlanjut atau saling terhubung.

“Kita punya banyak aplikasi berbasis web, iOS, maupun Android. Namun, berapa banyak yang benar-benar terintegrasi? Integrasi itu bukan hanya bicara aplikasi tetap, tapi sebuah produk yang mengaktivasi tools. Kuncinya ada pada manusianya (human),” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa perangkat digital harus dioptimalkan sebagai wadah satu data.  Iya juga meminta seluruh perangkat daerah untuk menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi instansi untuk enggan membagikan datanya kepada sektor lain demi kepentingan pelayanan publik.

“Di era digital, perlu kebesaran hati. Tidak ada alasan tidak berbagi pakai data karena semua energi yang dikeluarkan untuk menyusun data tersebut sudah dibiayai oleh negara. Kecuali untuk data yang memang dikecualikan karena risiko keamanan,” ujarnya.

Sri juga menekankan pentingnya Digital Mindset bagi para pimpinan (Digital Leadership). Menurutnya, transformasi digital mustahil terwujud tanpa adanya budaya digital yang kuat dan komitmen. 

Terkait keterbukaan informasi, ia mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk bertransformasi.

“PPID tidak boleh lagi bekerja secara administratif dan responsif saja, tetapi harus aktif memantau isu di media sosial. PPID harus punya ‘mata dan telinga’ di dunia maya. Jangan diam saja ketika ada isu atau informasi yang tidak benar berseliweran di media sosial, padahal kita memegang datanya. Lakukan klarifikasi dan komunikasikan capaian kinerja pemerintah secara aktif agar masyarakat teredukasi,” tuturnya.

Diharapkan Rakorda ini menghasilkan kesepakatan antar kabupaten/kota untuk saling berbagi pakai aplikasi yang sudah ada demi efisiensi anggaran. Hal ini sejalan dengan transisi penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju kerangka Pemerintahan Digital.

“Mari kita orkestrasikan infrastruktur, layanan, dan data kita dengan baik. Integrasi adalah kunci agar kinerja tercapai melalui proses yang lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, menyampaikan Rakorda ini koordinasi merupakan wadah menampung dan menjaring aspirasi untuk penyempurnaan rancangan penyusunan rencana kerja dan perubahan rencana strategis tahun 2024 dan 2029 yang diselenggarakan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan lingkup dinas komunikasi dan informatika provinsi Kalimantan Timur.

“Ini merupakan agenda tahunan dengan tujuan menyelaraskan program kegiatan dinas komunikasi dan informatika provinsi Kalimantan Timur dengan usulan program dan kegiatan,” katanya.

Kegiatan ini juga untuk menampung usulan dari kabupaten/kota untuk tahun 2026 dan 2027, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan OPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan pagu indikatif, sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Paser, Arief Rahman menyampaikan sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan Rakor tersebut yang mempertemukan seluruh elemen Kominfo se-Kalimantan Timur.

Ia menekankan bahwa poin krusial dalam transformasi digital saat ini bukanlah kuantitas inovasi, melainkan kualitas integrasi antar wilayah, Ia menyoroti pentingnya penyelarasan sistem agar pembangunan teknologi di tingkat kabupaten dan kota tidak berjalan sendiri-sendiri.

“yang paling penting adalah integrasi aplikasi agar kabupaten/kota dapat bersinergi. Sebab, jika masing-masing memiliki aplikasi yang berbeda-beda, hal itu tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hal terpenting adalah memastikan bahwa seluruh sistem yang dibangun dapat saling mendukung dan terintegrasi, dengan pemerintah provinsi berperan sebagai koordinator.

Arief juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser menyambut baik kegiatan tersebut sebagai ajang tahunan untuk mempererat silaturahmi serta berbagi informasi dan pengalaman antar daerah. “Ini adalah momentum bagi kita untuk bertemu dan bersilaturahmi. Tentunya banyak hal yang bisa kita bagikan antara kabupaten/kota dengan provinsi, sehingga koordinasi semakin baik dan kita menjadi lebih solid, khususnya di era digital di Provinsi Kalimantan Timur,”. 

“Kami sangat berharap kabupaten/kota lain dapat mengembangkan digitalisasi secara lebih komprehensif dan saling berbagi. Apa yang kami miliki akan kami bagikan, begitu juga sebaliknya. Itu yang paling penting,” tutupnya.

Kegiatan Rakorda ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim, dengan menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, serta konsultan IT transformasi digital.

Pewarta: Asmadi, Editor : Hutja