Pemkab Paser Susun Strategi Penanggulangan Kemiskinan
TANA PASER, MCKabPaser – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar rapat koordinasi, di ruang Sadurengas Kantor Bupati Paser, Rabu (05/02/2020) dalam rangka menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan 2021-2025. Rapat ini diikuti perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat.
Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Katsul Wijaya, sebagai narasumber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Muksin, dan perwakilan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, Toton Dartono, S.Kom, ME.
Dalam sambutan Bupati Paser, Sekda Katsul Wijaya mengatakan Pemkab Kabupaten Paser memiliki komitmen tinggi dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini tercermin dari 5 misi Pemerintah Kabupaten Paser, terdapat 4 Misi yang diemban dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah Kabupaten Paser menargetkan angka kemiskinan di tahun 2021 turun hingga angka 7,5 persen,” kata Katsul Wijaya.
Katsul menambahkan, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup menggembirakan.
Tingkat kemiskinan di Paser yang menurun 9,28 menjadi 8,95%, begitu pula dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung menurun meskipun sedikit mengalami perlambatan.
Menurut Sekda, tantangan kedepan Pemkab Paser adalah meningkatkan PDRB dari sector non tambang menyosong Paser sebagai penobang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
Kepala Bappedalitbang Paser Muksin mengatakan dalam menanggulangi kemiskinan, Pemkab Paser memiliki strategi yang diterpakan dalam kebijakan.
Diantaranya dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
Lebih lanjut ia jelaskan, modus atau cara yang bisa dilakukan melalui strategi tersebut yakni dengan menggelontorkan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, dan program lain yang meningkatkan ekonomi.
“Program dan kegiaan percepatan penanggulanga kemiskinan diantaranya bantuan pangan non tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan siswa miskin, dan jamkes PBI, dan bantuan perumahan,” kata Muksin.
Realisasi penyaluran bantuan pangan non tunai pada tahun 2019 telah diberikan kepada 14.608 rumah tangga. Adapun PKH di 10 kecamatan telah dilaksanakan yang menelan dana Rp.26 Milyar lebih.
Selain itu ada juga bantuan siswa miskin berupa Bosda untuk SD sebesar Rp.6 Miliar lebih, beasiswa mahasiswa miskin berprestasi sebanyak 70 orang ; D4/Sarjana sebanyak 59 orang (Rp.3 juta/orang), untuk Diploma 3 sebanyak 11 orang, telah diberikan senilai Rp.2,5 juta/orang.
Adapun perumahan telah diberikan berupa rumah sederha sehat (papan( sebanyak 130 unit, rumah sederhana sehat (beton) sebanyak 7 unit, rehab rumah sebanyak 20 unit dan rehab rumah akibat bencana sebayak 47 unit.
Perwakilan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, Toton Dartono, S.Kom, ME menjelaskan, selain program yang sudah dilakukan Pemkab Paser dalam penanggulangan kemiskinan, terdapat beberapa prinsip kebijakan yang perlu dijalankan.
“Diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabiltas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja yang produktif, menjaga iklim investasi,” ujarnya.